BALI Kapling Para Antropolog

Degung Santikarma
Sejak zaman kolonial, Bali sudah menarik perhatian antropolog dunia. Bagi para mahasiswa jurusan ini Bali menjadi semacam mata pelajaran wajib, dan ia menggugah minat para antropolog, mungkin lebih dari daerah lain di muka bumi ini. Kebudayaan Bali adalah “teks suci” yang harus dilalui dalam proses inisiasi bagi para “calon” antropolog dimana pun mereka belajar. Dan, hampir tak ada aspek kehidupan orang Bali yang lepas dari sorotan para antropolog dunia. Mulai dari sistem kekerabatan yang rumit, mobilitas ritual yang tak kenal henti, struktur makna bahasa, sampai kosmologi berkesenian dan kerja yang beritme alam. Sampai sekarang, di Bali ada musim khusus, yaitu ‘musim antropologi’. Jika musim ini tiba, tingkat hunian griya (rumah brahmana), puri (rumah ksatria), dan rumah bendesa adat (pimpinan desa adat) pun melambung. Isu kerusuhan sepertinya lewat begitu saja. Tidak seperti turis biasa yang kedatangannya sangat dipengaruhi oleh gejolak politik di Jakarta, Maluku, Aceh, atau Timor Lorosae. Mengapa Bali menarik perhatian begitu banyak antropolog?
Jawaban terhadap persoalan ini memang bervariasi dari zaman ke zaman. Pada zaman kolonial Bali dilihat sebagai daerah Hindu yang masih tetap bertahan setelah Islamisasi yang terjadi begitu gencar bermula di Jawa. Bagi pandangan yang kental nuansa orientalisme, masuknya Islam di Jawa dianggap sebagai kehancuran kejayaan Hindu. Dan ini berarti punahnya sebuah peradaban.
Bali dalam pandangan ini kemudian dianggap sebagai “museum hidup” untuk melihat praktek Hindu yang sudah mencapai titik nadir kepunahan di Jawa. Bali bagi mereka menawarkan perbedaan eksotik yang selalu menjadi bahan pokok para antropolog. Ada sistem hirarki kasta dan kerajaan yang tak bisa ditemui lagi di daerah jajahan lain seperti Jawa dan Sumatra. Ada perang status antar raja yang tak pernah berakhir, pelaksanaan hukum adat yang terus bertahan seperti praktek bakar janda, dan banyak lagi.

Generasi pendahulu antropolog — yang disebut dengan istilah etnolog — seperti Van Bloemen Wander, Ruger van Eck, merupakan bagian dari aparatur pemerintah kolonial untuk memproduksi pengetahuan tentang “the native” (orang lokal/asli) agar lebih memahami sekaligus mampu mengontrolnya. Gambaran tentang Bali yang ada pada waktu itu adalah tempat huni manusia liar yang suka perang, pemberontak, archaic, penuh misteri dan mistis, yang selalu membingungkan usaha penjajah untuk mengontrolnya.
Gelombang antropolog berikutnya mendarat di Bali pada 1930-an. Peneliti seperti Margaret Mead, Gregory Bateson dan Jane Belo tertarik mencari resep-resep kehidupan pra-modern untuk menyembuhkan masyarakat Amerika yang saat itu kebablasan menghadapi arus banjir modernitas. Bali dianggap menyimpan rahasia untuk hidup, yang di barat sudah morat-marit, seperti hidup harmonis tanpa konflik, atau cara konflik yang berakhir secara alamiah. Bali, kata mereka, adalah tempat bayi tumbuh tanpa teriak tangis. Manusianya disosialisasikan dengan polos dan patuh. Letupan emosi sejenak yang disebut trance, barangkali lebih baik dilihat sebagai kemarahan yang dirayakan.
Misi mereka waktu itu adalah menyelamatkan sesuatu dari sebuah kepunahan, melestarikan kekhasan dan keaslian kebudayaan Bali dari arus deras pengaruh barat (salvaging the premodern). Mereka ingin mempelajari sebuah perbedaan dan membekali diri untuk menghantam dan mengkritik unsur-unsur rasisme dan xenophobia kebudayaan Amerika. Mead sendiri adalah salah satu figur sentral pengkritik masyarakat Amerika yang sangat radikal. Seorang antropolog yang mengadvokasi pentingnya “relativitas budaya” untuk menjawab kesalah pahaman antar budaya dengan metafor “make love not war.”
Di masa pasca kolonial, paradigma antropologi berubah lagi. Banyak antropolog berpandangan bahwa suatu budaya tidak lagi bisa dilihat sebagai daerah terpisah yang berdiri sendiri, terisolasi dari dunia luar. Antropolog seperti Clifford dan Hildred Geertz mencoba melihat Bali sebagai contoh konsep kekuasaan lokal yang berhubungan dengan struktur kenegaraan Indonesia Baru. Mereka tertarik pada bentuk semiotik kekuasaan yang ada di Bali dan relasi kerja kekuasaan tersebut dengan negara yang baru dibentuk. Clifford Geertz dalam buku Negara melihat kekuasaan tradisional di Bali sebagai pemaknaan puisi kuasa dunia estetika. Dia mengatakan bahwa raja-raja di Bali memobilisasi massa bukan untuk tujuan politik, tapi untuk sebuah pesta kemegahan dan menggapai tingginya kuasa mereka secara simbolis. Gagasan ini melahirkan aliran baru dalam disiplin ilmu antropologi yang disebut dengan “interpretative anthropology”, yang mengudang perdebatan. Pendekatan aliran ini sering dianggap oleh para penentangnya sebagai suatu yang seduktif, estetis dan a-politis, serta membuat Bali semakin jauh berbeda dengan daerah lain.
Pada mulanya yang menjadi fokus perhatian antropologi dunia adalah persoalan “esoterik” seperti dunia lontar, rerajahan (ilmu magic), awig-awig (aturan adat), babad (silsilah), bahasa Kawi dan sastra Bali kuno. Sumber informasi mereka adalah para pedanda, pemangku, bendesa adat, dan balian (dukun). Kemudian perhatian disiplin ilmu ini mulai berubah seiring dengan perubahan zaman. Antropolog mulai tertarik pada persoalan kontemporer, seperti modernitas, globalisasi, kapitalisme dan pariwisata. Pada saat yang sama Bali pun terkena imbas persoalan besar dunia, seperti turisme massal, beroperasinya perusahan multinasional, intervensi negara, globalisasi dan krisis identitas, termasuk perdebatan di dalamnya dan perlawanan terhadap arus besar dunia tersebut.
Dengan berkuasanya Orde Baru dan berkembangnya pariwisata massal, pengaruh antropologi semakin terlihat. Ini bukan hanya karena bertambahnya antropolog yang meneliti Bali, tapi konsep kebudayaan yang ditawarkan antropologi mulai “dicuri” dan digunakan sebagai modal budaya untuk mempercantik ide pariwisata itu sendiri dan mengontrol gerak-gerik orang Bali secara umum. Kebudayaan sebagai kompleks kehidupan menjelma menjadi produk estetik yang berkisar pada wilayah tarian, upacara, pemandangan alam, damainya suasana desa, dan harmoni kehidupan sosial. Pelaksana pariwisata budaya mengabaikan karya antropolog yang prihatin dengan persoalan politik dan perubahan sosial. Tapi ironisnya mereka justru menghidupkan kembali tradisi antropolog kolonial dengan pendekatan klasiknya yang bernama struktural fungsionalisme. Pendekatan ini melihat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk menentukan ketertiban dan stabilitas. Wujud dari paradigma ini seperti “dwifungsi”: yang pertama bertugas sebagai penarik pariwisata dengan gambar Bali yang bersih, aman, lestari, dan indah dan yang satu lagi bertugas sebagai agen sosialisasi paradigma keteraturan dan ketertiban. Kebudayaan menjadi sebuah bangunan arsitektur megah, kokoh tapi pada saat yang sama bangunan tersebut mengintai dan mematai gerak-gerik hidup warganya.
Respon orang lokal terhadap kedatangan para antropolog asing pada era sekarang ini bermacam-macam. Ada yang berprasangka negatif, seperti reaksi mereka terhadap kedatangan para pendahulunya, yaitu sebagai penjajah baru. Ada yang menganggap mereka sebagai murid kebudayaan Bali, turis biasa, turis pintar, expert, parekan (anak buah), teman dialog, funding agency, atau calon konsultan Bank Dunia. Dan, ada juga yang tidak perduli sama sekali.
Jika kehadiran antropolog asing sering membingungkan, keberadaan orang Bali yang menjadi antropolog dalam masyarakatnya sendiri lebih membingungkan lagi. Menjadi orang Bali dan sekaligus melakoni hidup sebagai antropolog ada suka dukanya tersendiri. Di mata antropolog asing, antropolog Bali bukan hanya kolega profesional tetapi sumber data dan anggota kebudayaan. Apa-apa yang mereka lakukan dan katakan menjadi rekaman etnografis. Tidak hanya itu. Begitu juga apa pun yang dilakukan oleh keluarganya, apakah keponakan yang ikut trance, anak yang bermain musik punk, pembantu yang nonton TV, adik yang bertato, selalu mengusik keingintahuan para antropolog asing. Nenek dan kakeknya tak lepas pula dari sasaran tembak kamera dan tape wawancara. Dari satu sisi kehadiran antropolog Bali disambut dengan gembira oleh para antropolog asing. Bagi mereka ini berarti akan ada “mitra lokal” untuk menciptakan “dialog antropologis”, dan tugas mulia antropolog luar sebagai wakil untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Bali, bisa diambil alih oleh antropolog lokal. Kelompok “subaltern” sudah mempunyai otoritas untuk membicarakan kebudayaan mereka sendiri, setidak-tidaknya mereka tidak perlu diwakili... Ya persis kayak DPR.
Tapi di sisi lain, sang antropolog lokal dianggap hanya mampu mengerjakan masalah kecil dan lokal. Hal ini mengingatkan saya kepada beberapa legenda rakyat yang hidup di Bali tentang cerita seorang pedanda (pendeta upacara) pencuri genta. Ceritanya seperti ini. Pada suatu saat ada seorang pedanda yang berasal dari kasta brahmana berhalangan hadir dan tak sempat menyelenggarakan upacara. Tak disangka, datanglah seorang pemangku (pendeta yang bukan dari kasta brahmana) yang mengaku sebagai utusan sang pedanda untuk menyelesaikan upacara. Ia langsung memakai pakaian kebesaran pedanda brahmana itu, tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan langsung mencuri genta pendeta brahmana tadi. Dia duduk bersila sambil komat-kamit menirukan suara mantra layaknya seorang pedanda. Orang yang punya hajat upacara tidak tahu sama sekali bahwa pendeta yang menyelesaikan upacara itu hanyalah seorang pemangku. Hal ini baru terungkap setelah sang pedanda brahmana kebetulan lewat saat pedanda “imitasi” sedang mengucapkan mantra dan menjalankan upacara tersebut. Pedanda brahmana terkejut, tapi ia dengan bijak menghampiri si pemangku dan berkata, “terus lanjut dan selesaikan upacaranya. Besok-besok kau bisa menyelesaikan upacara asal ‘upacara kecil’ bukan ‘upacara besar”.
Posisi antropolog lokal mungkin seperti sang pemangku dalam cerita di atas. Ia hanya bisa menyelesaikan “upacara kecil”. Itu pun semata-mata karena kehendak baik (affirmative action) antropolog luar yang mempunyai posisi hegemonik seorang pedanda. Antropolog lokal diizinkan menyelesaikan “upacara kecil”, seperti mencari data, membantu riset, mencerna kasus mikro dan lokal, sedangkan antropolog luar berhak menyelesaikan “upacara besar”, seperti meluncurkan “teori-teori besar”, menangani persoalan makro yang berkaitan dengan narasi besar, misalnya pola kiprah transnasional kapitalisme dunia, tatanan dunia baru, dan dampak kapitalisme dunia. Mereka berwenang atas teori, sementara antropolog lokal paling-paling hanya punya wewenang atas pengumpulan data.
Perbedaan pemangku dan pedanda secara tradisional di Bali juga ditentukan oleh faktor kemampuan berbahasa. Seorang pedanda biasanya sudah menguasai bahasa esoterik seperti Kawi dan Sansekerta untuk mengumandangkan mantra, sedangkan pemangku tidak menguasai bahasa-bahasa tersebut. Perumpamaan ini tidak jauh berbeda, di mana antropolog luar lahir dengan “bahasa negara kuat”, seperti Inggris, Jerman, Belanda dan Perancis, sedangkan antropolog lokal hanya mahir berbahasa “negara lemah atau “bahasa dunia ketiga”. Posisi antara antropolog asing dengan antropolog lokal tidak seimbang akibat dilema “bahasa dan kuasa”, seperti halnya bahasa Sansekerta dan Kawi para raja jauh punya gaung kuasa daripada bahasa Bali sehari-hari. Atau, gaung mantra kuasa bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa dunia ketiga jauh lebih kuat. Dan, ini kemudian berpengaruh terhadap bentuk kompensasi upah buruh dari dolar ke rupiah.
Di mata orang Bali, antropolog lokal disambut penuh ambiguitas. Di satu sisi ada kebanggaan bahwa orang Bali sudah mampu mencapai ‘keahlian’ seperti orang Barat. Pengetahuan ini juga dianggap berguna untuk pembangunan, karena menurut para pejabat dan birokrat, Bali sebagai daerah pariwisata dengan “pariwisata budayanya” tentu membutuhkan spesialis kebudayaan. Antropolog Bali karena pengetahuan budaya yang dimilikinya dianggap patut menjadi “duta kebudayaan” untuk memajukan kebudayaan Bali.
Namun di sisi lain ketika antropolog lokal mencoba menyikapi dengan kritis perkembangan budaya Bali, dia akan dianggap pembelot dan tidak nasionalis. Bahkan, tak jarang pada pertemuan yang berskala internasional ada yang berkomentar sinis, “berapa kamu dibayar untuk menjelek-jelekkan kebudayaanmu?” Friksi dan intrik di kalangan antropolog lokal akan terlihat jelas pada saat diskusi dalam suatu seminar. Ketika seorang peserta mencoba mengkritik fenomena budaya Bali dan berpendapat bahwa budaya adalah alat represi dilihat dari pendekatan teori kritis, peserta lain akan menghantam dan menuduhnya sebagai orang yang sok barat dan pemuja teori asing. Ia dianggap berbahaya karena teori itu tidak cocok dengan usaha melindungi kebudayaan Bali yang ‘maha unik’ di dunia ini.
Lebih jauh lagi, datang tanggapan dari salah seorang peserta seminar, “Di Bali kita sudah banyak punya teori dan pengetahuan asli seperti Tri Hita Karana, sistem subak, sistem banjar yang dikagumi dunia. Dan tidak hanya itu, banyak pejabat World Bank di Washington sangat terkesan dengan pengetahuan dan teori asli Bali ini. Wisatawan pun berdatangan ke Bali justru untuk melihat bagaimana teori dan pengetahuan tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kehebatan teori ini sudah teruji validitasnya karena terlihat dari para wisatawan yang terus banjir datang ke Bali.”
Kecurigaan terhadap kedekatan antara antropolog lokal dengan beberapa antropolog barat sering disindir dengan ucapan yang bernada miring oleh beberapa antropolog lokal yang berada pada garis keras ultra-konservatif. Ketika topik obrolan begitu hangat di tengah suasana istirahat minum kopi dalam suatu seminar antara antropolog lokal dengan beberapa antropolog asing, ada saja antropolog lokal yang nyeletuk, “dia hanya diajak untuk menguliti sedangkan sari buahnya (esensinya) akan diambil oleh antropolog asing”. Sikap sinis itu mungkin ada benarnya kalau antropologi itu sesederhana buah mangga. Bak benda konkrit, bisa diraba dan bisa dimiliki. Padahal, jelas bahwa ilmu bukan buah tapi kumpulan gagasan, cetusan ide, jaringan relasi, gugatan, debat dan sebuah wacana dengan segala fluiditasnya.
Bali sampai sekarang masih terus menarik perhatian antropolog luar dan termasuk generasi baru antropolog lokal. Dulu mereka datang ke Bali dengan motif dan agenda mereka masing-masing demikian juga sekarang. Bali bagi antropolog bukan hanya “object of knowledge” tapi juga sebuah representasi. “Representasi bikinan” sang antropolog ini mempunyai dampak nyata pada kehidupan orang sehari-hari, dan membatasi pilihan yang tersedia bagi orang untuk menjalani hidupnya.
DEGUNG SANTIKARMA, kandidat doktor antropologi Princeton University, AS yang bermukim di Denpasar, Bali

Sumber :http://mkb.kerjabudaya.org/mkb-052001/mkb-sisipan-052001/sisipan-2-052001.htm
Accessed: 7 Februari 2005 9.10 WIB